KRIMINALITAS DAN PENANGANAN CYBERCRIME DI INDONESIA

1. PERKEMBANGAN CYBERCRIME DI INDONESIA
   Perkembangan teknologi informasi yang terjadi pada hampir setiap negara sudah
   merupakan ciri global yang mengakibatkan hilangnya batas-batas negara. Negara
   yang sudah mempunyai infrastruktur jaringan informasi yang lebih memadai
   tentu telah menikmati hasil pengembangan teknologi informasinya, negara yang
   sedang berkembang dalam pengembangannya akan merasakan kecenderungan
   timbulnya neo-kolonialisme . Hal tersebut menunjukan adanya pergeseran
   paradigma dimana jaringan informasi merupakan infrastruktur bagi
   perkembangan suatu negara. Tanpa penguasaan dan pemahaman akan teknologi
   informasi ini, tantangan globalisasi akan menyebabkan ketergantungan yang
   tinggi terhadap pihak lain dan hilangnya kesempatan untuk bersaing karena
   minimnya pemanfaatan teknologi informasi.
   Tentunya tidak dapat dipungkiri dengan kemajuan teknologi internet akan
   membawa pengaruh yang besar bagi perkembangan kehidupan manusia. Hal itu
   tentunya akan membawa dampak baik itu dari segi positif maupun negatif. Dari
   segi positif kemajuan teknologi patut kita syukuri karena dengan keberadaannya tentunya akan bisa dipergunakan untuk mempermudah dan memperlancar
   pekerjaan manusia. Dewasa ini Internet telah banyak digunakan diberbagai
   bidang kehidupan dari bidang pendidikan, perbankan, bisnis maupun
   pemerintahan.
   1. e-education dalam bidang pendidikan
   2. e-banking dalam bidang Perbankan
   3. e-commerce dalam bidang ekonomi dan bisnis
   4. e-goverment dalam bidang Pemerintahan
   Dari uraian diatas tentunya kita fahami bahwa dengan perkembangan dunia
   internet akan membawa banyak manfaat positif yang dapat kita nikmati.
   Kemudahan-kemudahan dalam melakukan transaksi di dunia pendidikan,
   perbankan, transaksi penjualan ataupun pembelian dalam dunia bisnis, serta
   kemudahan dalam mengakses bidang pemerintahan, dan mungkin masih banyak
   lagi manfaat-manfaat yang akan kita rasakan dibidang-bidang lainnya.
   Namun, walaupun perkembangan dunia internet membawa dampak positif yang
   menguntungkan bagi kita, meskinya kita juga tidak bisa mengabaikan dampak
   negatif yang akan kita rasakan dengan adanya perkembangan internet tersebut.
   Salah satunya adalah kejahatan di dunia cyber atau yang lebih kita kenal dengan
   cybercrime.
   Dalam beberapa literatur cybercrime sering di identikkan dengan computer
   crime. The US. departement of Justice memberikan pengertian computer crime
   sebagai…” any illegal act requiring knowledge of computer technology for its
   perpetration, investigation, or prosecution”. Pengertian lain diberikan
   Organization European Community Development, yaitu; ” any illegal
   unethical or anauthorized behaviour relating to the automatic processing
   and/or the transmission of data“. Sedangkan Andi Hamzah dalam bukunya ”
   Aspek-aspek Pidana di bidang Komputer” (1989) mengartikan cybercrime
   sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai
   penggunaan komputer secara illegal.
   Sedangkan menurut Eoghan Casey ” Cybercrime is use throughout this text to
   refer to any crime thats involves crime that do not rely heavily on computer“. ia
   mengkategorikan cybercrime dalam 4 kategori:
   1. A Computer can be the object of Crime
   2. A Computer can be a subject of crime
   3. The Computer can be used as the tool for conducting for planning a crime
   4. The symbol of Computer itself can be used to intimidate or deceive.
   Dari beberapa pengertian tersebut, cybercrime dapat dirumuskan sebagai
   perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer
   sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh
   keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain.
2. PENANGANAN CYBERCRIME
   Beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanganan
   cybercrime adalah :
   1. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum
   acaranya, yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait
   dengan kejahatan tersebut.
   2. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai
   standar internasional.
   3. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum
   mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara
   yang berhubungan dengan cybercrime.
   4. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime
   serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi.
   5. Meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun
   multilateral, dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui
   perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties.
3.  PENGARUH CYBERCRIME DALAM PERKEMBANGAN
    TEKNOLOGI INFORMASI
   Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat sekarang
   ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan
   masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan
   iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik,
   mudah, murah, cepat dan aman. Perkembangan iptek, terutama teknologi
   informasi seperti internet sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan
   hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun illegal dengan
   menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan secara
   “potong kompas”. Dampak buruk dari perkembangan “dunia maya” ini
   tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini dan
   masa depan.
   Globalisasi dunia melalui teknologi informasi yang berkembang sangat
   pesat. Dampak perkembangan teknologi informasi dirasa sangat
   berpengaruh terhadap pengaturan hukum. Betapa tidak dengan
   penggunaan teknologi informasi perilaku manusia secara nyata telah
   beralih dari model aktifitas yang didasarkan pada suatu bentuk hubungan
   face to face telah bergeser kepada pola hubungan digitally. Oleh karena
   adanya pergeseran demikian, maka tidak mengherankan dalam setiap
   aspek kehidupan manusia pun mulai menunjukan suatu fenomena baru.
   Hal ini salah satunya dapat dilihat pada upaya kreasi manusia yang
   berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
   Adanya penyalahgunaan teknologi informasi yang merugikan kepentingan
   pihak lain sudah menjadi realitas sosial dalam kehidupan masyarakat
   moderen sebagai dampak dari pada kemajuan iptek yang tidak dapat
   dihindarkan lagi bagi bangsa-bangsa yang telah mengenal budaya
   teknologi. Teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
   kehidupan umat manusia dalam dunia yang semakin “sempit” ini. Semua
   ini dapat dipahami, karena teknologi memegang peran amat penting di
   dalam kemajuan suatu bangsa dan negara di dalam percaturan masyarakat
   internasional yang saat ini semakin global, kompetitif dan komparatif.
   Bangsa dan negara yang menguasai teknologi tinggi berarti akan
   menguasai “dunia”, baik secara ekonomi, politik, budaya, hukum
   internasional maupun teknologi persenjataan militer untuk pertahanan dan
   keamanan negara bahkan kebutuhan intelijen.
   Munculnya revolusi teknologi informasi dewasa ini dan masa depan tidak
   hanya membawa dampak pada perkembangan teknologi itu sendiri, akan
   tetapi juga akan mempengaruhi aspek kehidupan lain seperti agama,
   kebudayaan, sosial, politik, kehidupan pribadi, masyarakat bahkan bangsa
   dan negara. Jaringan informasi global atau internet saat ini telah menjadi
   salah satu sarana untuk melakukan kejahatan baik domestik maupun
   internasional. Internet menjadi medium bagi pelaku kejahatan untuk
   melakukan kejahatan dengan sifatnya yang mondial, internasional dan
   melampaui batas ataupun kedaulatan suatu negara. Semua ini menjadi
   motif dan modus operandi yang amat menarik bagi para penjahat digital.
   Manifestasi kejahatan mayantara yang terjadi selama ini dapat muncul
   dalam berbagai macam bentuk atau varian yang amat merugikan bagi
   kehidupan masyarakat ataupun kepentingan suatu bangsa dan negara pada
   hubungan internasional.
   Kejahatan mayantara dewasa ini mengalami perkembangan pesat tanpa mengenal
   batas wilayah negara lagi (borderless state), karena kemajuan teknologi yang
   digunakan para pelaku cukup canggih dalam aksi kejahatannya. Para hacker dan
   cracker bisa melakukannya lewat lintas negara bahkan di negara-negara
   berkembang aparat penegak hukum, khususnya kepolisian tidak mampu untuk
   menangkal dan menanggulangi disebabkan keterbatasan sumber daya manusia,
   sarana dan prasarana teknologi yang dimiliki.
   
   Namun perkembangan teknologi digital tidak akan dapat dihentikan oleh
   siapapun, karena telah menjadi “kebutuhan pokok” manusia moderen yang
   cenderung pada kemajuan dengan mempermudah kehidupan masyarakat
   melalui komunikasi dan memperoleh informasi baru. Dampak buruk
   teknologi menjadi pekerjaan rumah bersama yang merupakan sisi gelap
   dari perkembangan teknologi yang harus ditanggulangi.
   Mengingat kemajuan teknologi telah merambah ke pelosok dunia,
   termasuk kepedesaan di Indonesia, maka dampak buruk teknologi yang
   menjadi kejahatan mayantara pada masa depan harus ditanggulangi
   dengan lebih hati-hati, baik melalui sarana penal maupun non penal agar
   tidak menjadi masalah kejahatan besar bagi bangsa dan negara yang
   mengalami krisis ekonomi.
4.  CONTOH CYBERCRIME YANG TELAH TERJADI DI
   INDONESIA
   1. Pencurian dan penggunaan account Internet milik orang lain.
   Salah satu kesulitan dari sebuah ISP (Internet Service Provider) adalah
   adanya account pelanggan mereka yang “dicuri” dan digunakan secara
   tidak sah. Berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara fisik,
   “pencurian” account cukup menangkap “userid” dan “password” saja.
   Hanya informasi yang dicuri. Sementara itu orang yang kecurian tidak
   merasakan hilangnya “benda” yang dicuri.
   Pencurian baru terasa efeknya jika informasi ini digunakan oleh yang tidak
   berhak. Akibat dari pencurian ini, penggunan dibebani biaya penggunaan
   acocunt tersebut. Kasus ini banyak terjadi di ISP. Namun yang pernah
   diangkat adalah penggunaan account curian oleh dua Warnet di Bandung.                                 2. Virus
   Seperti halnya di tempat lain, virus komputer pun menyebar di Indonesia.
   Penyebaran umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali
   orang yang sistem emailnya terkena virus tidak sadar akan hal ini. Virus
   ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya. Kasus virus ini
   sudah cukup banyak seperti virus Mellisa, I love you, dan SirCam. Untuk
   orang yang terkena virus, kemungkinan tidak banyak yang dapat kita
   lakukan. Akan tetapi, bagaimana jika ada orang Indonesia yang membuat
   virus (seperti kasus di Filipina).
   3. Denial of Service (DoS) dan Distributed DoS (DDos) Attack
   DoS attack merupakan serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan
   target (hang, crash) sehingga dia tidak dapat memberikan layanan.
   Serangan ini tidak melakukan pencurian, penyadapan, ataupun pemalsuan
   data. Akan tetapi dengan hilangnya layanan maka target tidak dapat
   memberikan servis sehingga ada kerugian finansial. Bagaimana status dari
   DoS attack ini? Bayangkan bila seseorang dapat membuat ATM bank
   menjadi tidak berfungsi. Akibatnya nasabah bank tidak dapat melakukan
   transaksi dan bank (serta nasabah) dapat mengalami kerugian finansial.
   DoS attack dapat ditujukan kepada server (komputer) dan juga dapat
   ditargetkan kepada jaringan (menghabiskan bandwidth). Tools untuk
   melakukan hal ini banyak tersebar di Internet. DDoS attack meningkatkan
   serangan ini dengan melakukannya dari berberapa (puluhan, ratusan, dan
   bahkan ribuan) komputer secara serentak. Efek yang dihasilkan lebih
   dahsyat dari DoS attack saja.
   4. Kejahatan yang Berhubungan dengan Nama Domain
   Nama domain (domain name) digunakan untuk mengidentifikasi
   perusahaan dan merek dagang. Namun banyak orang yang mencoba
   menarik keuntungan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang
   lain dan kemudian berusaha menjualnya dengan harga yang lebih mahal.
   Pekerjaan ini mirip dengan calo karcis. Istilah yang sering digunakan
   adalah cybersquatting. Masalah lain adalah menggunakan nama domain
   saingan perusahaan untuk merugikan perusahaan lain. (Kasus: mustikaratu.
   com) Kejahatan lain yang berhubungan dengan nama domain adalah
   membuat “domain plesetan”, yaitu domain yang mirip dengan nama
   domain orang lain. (Seperti kasus klikbca.com) Istilah yang digunakan
   saat ini adalah typosquatting.
   5. IDCERT (Indonesia Computer Emergency Response Team)
   Salah satu cara untuk mempermudah penanganan masalah keamanan
   adalah dengan membuat sebuah unit untuk melaporkan kasus keamanan.
   Masalah keamanan ini di luar negeri mulai dikenali dengan munculnya
   “sendmail worm” (sekitar tahun 1988) yang menghentikan sistem email
   Internet kala itu. Kemudian dibentuk sebuah Computer Emergency.
   Response Team (CERT). Semenjak itu di negara lain mulai juga dibentuk
   CERT untuk menjadi point of contact bagi orang untuk melaporkan
   masalah kemanan. IDCERT merupakan CERT Indonesia.
   6. Sertifikasi Perangkat Security
   Perangkat yang digunakan untuk menanggulangi keamanan semestinya
   memiliki peringkat kualitas. Perangkat yang digunakan untuk keperluan
   pribadi tentunya berbeda dengan perangkat yang digunakan untuk
   keperluan militer. Namun sampai saat ini belum ada institusi yang
   menangani masalah evaluasi perangkat keamanan di Indonesia. Di Korea
   hal ini ditangani oleh Korea Information Security Agency.
5. (a). UU ITE (REGULASI) DI INDONESIA
   Dalam UU ITE terdapat pada pasal 27. Pasal tersebut mengatur soal
   perbuatan yang dilarang, seperti kesusilaan (ayat1), perjudian (ayat2),
   penghinaan dan pencemaran nama baik (ayat3), serta pemerasan dan
   pengancaman (ayat4). Sementara, di sisi lain Indonesia juga punya UU
   Pornografi yang mengatur tentang kesusilaan dan Kitab Undang-Undang Hukum
   Pidana (KUHP) tentang pencemaran nama baik. Jadi, masalah pornografi dan
   pencemaran nama baik tidak perlu diatur lagi dalam UU ITE, karena UU dunia
   nyatanya sudah ada, UU ITE cukup mengatur pembuktian saja.
   Pembuktian untuk tindak kejahatan di dunia maya dengan hukum eksisting di
   dunia nyata sudah terakomodir dalam UU ITE pasal 17 tentang transaksi
   elektronik, pasal 42 tentang penyidikan, dan pasal 44 tentang alat bukti
   penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketiga pasal itu
   sudah cukup untuk membawa UU di dunia nyata ke ranah cybe. Jika pasal 27
   dalam UU ITE tidak dieliminir, ketentuan pidana yang berlaku bisa tidak
   sewajarnya karena ada dua UU yang diterapkan.
   Dalam pasal 45 UU ITE, ketentuan pidana akibat pelanggaran pasal 27 antara
   lain pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.
   Menurut, Menkominfo Mohammad Nuh menilai jika ada pihak yang menolak
   diberlakukannya UU ITE, khususnya pasal 27, itu sama saja dengan membiarkan
   kejahatan di dunia maya.
   Indonesia masih mengandalkan KUHP dan UU Telekomunikas untuk menangani
   masalah cyber crime ini. Sedangkan di negara tetangga seperti Singapura dan
   Malaysia sudah memiliki cyber law. Perlu tidaknya Indonesia memiliki cyber law
   masih menuai kontroversi. Ada pihak-pihak yang menginginkan Indonesia
   memilik cyber law dan ada pihak-pihak yang berpendapat bahwa KUHP dan UU
   Telekomunikasi masih bisa menangani masalah cyber crime ini.
   Tetapi sejalan dengan perkembangan, telah dibuat Rancangan Undang-Undang
   Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) oleh Direktorat Aplikasi
   Telematika Departemen Komunikasi dan Informatika. Di RUU tersebut cyber
   case dikaji dalam beberapa sudut pandang secara komprehensif dan spesifik,
   fokusnya adalah semua aktivitas yang dilakukan dalam dunia cyber untuk
   kemudian ditentukan mana pendekatan yang paling cocok untuk penegakan
   hukum cyber di Indonesia.                                                                                                                 (b). DMCA DI AMERIKA UTARA
   Digital Millennium Copyright Act (DMCA) telah ditandatangani ke dalam
   undang-undang oleh Presiden Clinton pada 28 Oktober 1998. Perundangundangan
   yang melaksanakan dua Dunia 1996, yaitu Intellectual Property
   Organization (WIPO) perjanjian the WIPO Copyright Treaty dan WIPO
   dan kinerja yang Phonograms Treaty. DMCA juga alamat yang jumlah
   lainnya yang berhubungan dengan masalah hak cipta.
   DMCA dibagi ke dalam lima judul :
   1. "WIPO Copyright dan kinerja dan Phonograms Perjanjian Pelaksanaan
   Undang- Undang tahun 1998, "yang melaksanakan WIPO perjanjian.
   2. "Online pelanggaran hak cipta Batasan Kewajiban Bertindak, "akan
   menciptakan keterbatasan pada kewajiban dari penyedia layanan online
   untuk pelanggaran hak cipta ketika terlibat dalam beberapa jenis kegiatan.
   3. "Kompetisi Jaminan Pemeliharaan Komputer Bertindak, "akan
   menciptakan sebuah pembebasan untuk membuat salinan program komputer
   mengaktifkan oleh sebuah komputer untuk tujuan pemeliharaan atau
   perbaikan.
   4. Berisi enam miscellaneous ketentuan, yang berkaitan dengan fungsi-fungsi
   Copyright Office, jarak pendidikan, pengecualian dalam Undang-Undang Hak
   Cipta untuk perpustakaan dan untuk membuat rekaman yg berlangsung
   sebentar saja, "Webcasting" dari rekaman suara di Internet, dan applicability
   tawar kolektif dari kewajiban perjanjian dalam hal transfer hak-hak dalam
   gambar bergerak.
   5. "Bejana UU Perlindungan Desain Hull," menciptakan sebuah bentuk baru
   perlindungan untuk desain kapal hulls. Memorandum ini merangkum sebentar
   setiap judul DMCA. Memberikan hanya ikhtisar dari ketentuan hukum, sebab
   tujuan yang panjang dan mudah dibaca
   signifikan jumlah detail telah diabaikan.